K-Popers Bantu Naikan Hastag #TolakUUCiptaKerja dan Vote Keadilan

 

Ilustrasi: Google Lingkar Kediri - Pikiran Rakyat

 

JAKARTA - Di tengah pandemi Covid - 19 ini DPR mengesahkan omnibus law atau RUU Cipta Kerja saat rapat paripurna, Senin (5/10/20). 

Omnibus law sendiri adalah konsep hukum perundang-undangan yang berkaitan pada bidang ekonomi, rancangan undang-undang yang telah disahkan sebagai undang-undang ini mengacu pada Cipta Kerja dan Perpajakan. 

Dengan disahkannya Omnibus law diharapkan perekonomian di Indonesia dapat meningkat sekaligus dapat mengontrol laju perekonomian karena investasi otomatis akan meningkat terutama investasi asing dengan itu lapangan kerjapun akan lebih banyak. Namun alih-alih meningkatkan kesejahteraan rakyat, omnibus law sendiri dianggap menyengsarakan rakyat.

Ada 17 poin-poin RUU Cipta Kerja yang disoroti, ketentuan-ketentuan ini hanya akan menguntungkan para pengusaha dan oknum tertentu. Hak buruh dan pekerja seperti direnggut begitu saja. Omnibus law RUU Cipta Kerja ini menghapus hak para pekerja. 

Berdasarkan hasil analisa (Social Network Analysis) semua yang bersatu bukan hanya Aktivis, LSM, BEM Mahasiswa namun K-Popers ikut andil dan mendapatkan respons positif dari warganet. Membuat geram masyarakat dan netizen, alhasil K-Popers turun tangan dan meramaikan hastags #TolakUUCiptaKerja, #MosiTidakPercaya, #JegalHinggaBatal dan #DPRKhianatiRakyat.

Ismail Fahmi selaku Aktivis Drone Emprit mengatakan "Secara demografi, K-Popers merupakan generasi pengguna media sosial terbanyak. Jika sebelumnya mereka kurang paham soal Omnibus Law, dengan ikut angkat tagar ini mereka jadi tahu,"

"K-popers yang tadinya tidak paham, turut membaca masalah RUU ini. Setelah paham, mereka dalam waktu singkat bersatu mengangkat tagar #MosiTidakPercaya dan tagar-tagar lain, sehingga menjadi TT dunia," kata Ismail dalam akun Twitternya.